Enam Tahun Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanpa Kepastian, Kuasa Hukum Thomas Tampi Tempuh Jalur Praperadilan di PN Manado

Sabtu, 31 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H.

Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H.

ZONAFAKTA.COM, MANADO — Penanganan perkara dugaan pemalsuan surat yang tak berkunjung tuntas yang sudah lebih dari enam tahun akhirnya berujung pada pengajuan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Manado. Langkah hukum ini, ditempuh guna memperoleh kepastian hukum atas laporan pidana yang dinilai berjalan tanpa kejelasan yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
Pemohon, Thomas Tampi, melalui kuasa hukumnya Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H. dari Don Adi Jaya & Partners Law Firm, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut cq. Penyidik Perkara.

Dalam permohonannya, pemohon menjelaskan bahwa dirinya merupakan pelapor sekaligus korban langsung dalam perkara dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak tanggal 2 April 2019, Pemohon telah megajukan laporan secara resmi kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan laporan polisi Nomor LP/B/290/IV/2019/SPKT Polda Sulut. Dengan sah diterimanya laporan tersebut, secara hukum kewajiban termohon untuk menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Seiring berjalannya waktu, perkara tersebut bahkan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 14 Februari 2022. Namun sayangnya hingga kini, penyidikan tersebut dinilai tidak pernah diselesaikan secara hukum, tanpa penetapan tersangka, tanpa penghentian penyidikan yang sah, serta tanpa pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Pemohon menilai proses penyidikan berjalan tidak optimal dan tidak ada kepastian hukum. Dalam uraian permohonannya disebutkan, Pemohon telah berulang kali menjalani pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sementara terlapor atas nama Louis Carl Schramm disebut belum pernah diperiksa atau dibuatkan BAP hingga saat ini.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Lebih jauh, Pemohon menilai lamanya penanganan perkara yang telah berjalan lebih dari enam tahun dan telah melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses yang berlarut-larut dinilai tidak hanya merugikan Pemohon sebagai pencari keadilan, tetapi juga berpotensi membebani anggaran negara.

Selain itu, sikap diam dan pembiaran aparat terhadap laporan serta permohonan resmi Pemohon dinilai sebagai keputusan faktual melalui tidak bertindak (omission), yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemohon juga menegaskan bahwa tindakan dan/atau kelalaian tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui permohonan praperadilan ini, Pemohon meminta Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Pemohon juga meminta agar pengadilan menyatakan adanya tindakan melawan hukum berupa kelalaian, undue delay, dan obstruction of justice dalam penanganan perkara pidana a quo.

Selain itu, Pemohon memohon agar pengadilan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan penyidikan sesuai hukum acara pidana, termasuk memanggil dan memeriksa terlapor, menetapkan tersangka, serta melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum, dengan tenggat waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Dalam petitumnya, Pemohon juga meminta agar sikap pembiaran dan tidak diresponsnya permohonan resmi dinyatakan sebagai pelanggaran AUPB dan hak konstitusional, serta agar putusan praperadilan tersebut disampaikan kepada atasan Termohon sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif. Selain itu, Pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon. Melalui praperadilan ini, Pemohon menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan untuk mengambil alih kewenangan penyidik, melainkan untuk meminta pengadilan menjalankan fungsi kontrol yudisial, demi terwujudnya penegakan hukum yang adil, pasti, dan aakuntabel.(*)

Berita Terkait

Tragedi Truk Maut Kairagi: Suami Tewas Ditabrak Truk, Istri Tuntut Keadilan Tanpa Hasil

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 18:43 WIB

Enam Tahun Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanpa Kepastian, Kuasa Hukum Thomas Tampi Tempuh Jalur Praperadilan di PN Manado

Minggu, 13 Oktober 2024 - 20:21 WIB

Tragedi Truk Maut Kairagi: Suami Tewas Ditabrak Truk, Istri Tuntut Keadilan Tanpa Hasil

Berita Terbaru

Wahiyudin Mamonto

Kotamobagu

Pembalap Dan Konsekwensi Hukum

Rabu, 12 Agu 2026 - 16:49 WIB