Kerugian Negara Rp 348,7 Miliar
Penyidik mendalami lebih lanjut kasus ini dan menemukan bahwa transaksi pembelian tanah tersebut berujung pada kerugian negara sebesar sekitar Rp 348,7 miliar.
Untuk memperkuat penyelidikan, tim penyidik telah memeriksa 84 saksi, termasuk notaris dan PPAT yang terlibat, serta lima ahli di bidang hukum dan administrasi negara.
Selain itu, lebih dari 600 dokumen yang terkait dengan transaksi tanah ini juga telah disita.
“Melalui pengukuran dan survei lapangan, serta pemeriksaan aset terkait, kami mengonfirmasi adanya kerugian negara yang signifikan,” ujar Arief.
Ancaman Hukum bagi Luhur Budi Djatmiko
Luhur Budi Djatmiko kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman penjara yang berat.
Kasus ini mencuatkan sorotan tajam pada pejabat tinggi di BUMN, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam transaksi pembelian aset negara.
Masyarakat pun berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan, adil, dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sektor BUMN.
Proses penyidikan terus berlanjut, dan langkah penetapan tersangka Luhur Budi Djatmiko menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor BUMN yang selama ini menjadi sorotan publik.












